Tokoh Masyarakat Sungai Sembilan Minta KSOP Dumai Netral dalam Polemik TKBM

Tokoh Masyarakat Sungai Sembilan Minta KSOP Dumai Netral dalam Polemik TKBM
Marjohan, Tokoh Masyarakat Sungai Sembilan Dumai

Dumai, Harian Suluh.com -Polemik terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah pelabuhan kembali memanas. Tokoh masyarakat Sungai Sembilan, Marjohan, menegaskan masyarakat tidak akan tinggal diam apabila persoalan tersebut terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Jumat (29/5), gabungan Kerukunan Masyarakat Pemuda Tujuh Suku Kecamatan Sungai Sembilan menilai hingga saat ini persoalan TKBM di Kota Dumai belum menemukan titik terang dan berpotensi memicu keresahan sosial di tengah masyarakat.

Marjohan mengatakan, persoalan TKBM bukan sekadar urusan administratif atau legalitas koperasi semata, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang sejak lama bergantung pada aktivitas pelabuhan dan kawasan industri di Sungai Sembilan.

“Masalah ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan yang justru memicu benturan dan konflik di tengah warga,” ujar Marjohan.

Ia menjelaskan, sebelum berkembang menjadi kawasan industri dan pelabuhan, Sungai Sembilan merupakan wilayah yang tergolong terisolir. Mayoritas masyarakat ketika itu hidup sebagai nelayan, petani, dan pekebun dengan keterbatasan akses pembangunan maupun lapangan pekerjaan.

Menurutnya, perkembangan industri di wilayah tersebut tidak terlepas dari kontribusi masyarakat tempatan yang ikut mendukung proses pembangunan sejak awal, mulai dari penyediaan lahan, dukungan terhadap proses perizinan perusahaan, pembahasan AMDAL, hingga menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar perusahaan.

“Masyarakat bukan hanya menjadi penonton. Warga ikut berjuang dan berkorban demi terbukanya akses pembangunan di Sungai Sembilan,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya meminta KSOP Kelas I Dumai untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu koperasi dalam penyelesaian persoalan TKBM yang tengah berlangsung.

Mereka juga mendesak agar seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kota Dumai, aparat penegak hukum, lembaga adat, serta DPRD Kota Dumai mengedepankan langkah bijak dan adil demi menjaga kondusivitas daerah.

Marjohan menegaskan, keberadaan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja bongkar muat memiliki dasar sejarah, sosial, dan moral yang kuat karena masyarakat telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan kawasan industri di Sungai Sembilan.

“Kami berharap semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat luas demi menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan warga Kota Dumai,” pungkasnya.***

#Dumai #Masyarakat