PEKANBARU – Gelombang dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus menguat. Kini, sejumlah elemen masyarakat di Riau meminta lembaga antirasuah itu tidak berhenti pada kasus Kuansing, tetapi juga menelusuri dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sorotan publik mengarah pada anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang nilainya disebut mencapai Rp185,7 miliar. Di dalamnya terdapat pos belanja makan dan minum sekitar Rp16,3 miliar, serta pengadaan sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian masyarakat.
Selain persoalan anggaran, isu mengenai dugaan praktik lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru juga kembali menjadi perbincangan publik. Hingga kini, isu tersebut masih berupa informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan belum terbukti secara hukum.
Masyarakat ingin KPK tidak berhenti di Kuansing. Jika ada dugaan penyimpangan anggaran maupun praktik yang melanggar hukum di daerah lain, semuanya harus ditelusuri secara profesional," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik akan semakin meningkat apabila seluruh dugaan penyimpangan keuangan daerah diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat Riau berharap setiap dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun penyimpangan anggaran di seluruh wilayah Provinsi Riau dapat diusut secara transparan dan tuntas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. Radar Indo Media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut apabila ingin memberikan penjelasan.
Tim Redaksi harian suluh
#KPK #usuttuntas #hariansuluh #kotapekanbaru
